Selasa, 31 Oktober 2017

optimalkan potensi ekonomi daerah

Optimalkan Potensi Ekonomi Daerah, BI Lakukan 2 Pendekatan

Jum'at, 14 Juli 2017 - 19:08 WIB

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memandang penguatan perekonomian daerah perlu digali dengan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Caranya melalui diversifikasi ekonomi.

Pasalnya, bank sentral memandang selama ini perekonomian daerah hanya mengandalkan kepada sumber daya alam alias komoditas. Nah, untuk mengoprimalkan berbagai potensi sektor ekonomi daerah tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan.

Pertama, diversifikasi vertikal. Yaitu memberi nilai tambah pada industri yang sudah ada, dengan hilirisasi. Kedua, diversifikasi horizontal yaitu membuka lahan industri baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

"Di Kalimantan, misalnya, diversifikasi vertikal dapat dilakukan pada industri batubara dan petrokimia. Sementara diversifikasi horizontal dapat dilakukan pada industri kayu dan pariwisata," ujarnya dalam diskusi bertajuk Mendorong Strategi Kebijakan Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk Menjaga Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional, Jumat (14/7/2017).

Menurut Agus, optimalisasi potensi sektor ekonomi daerah melalui diversifikasi vertikal dan horizontal merupakan salah satu dari tiga butir kebijakan utama yang menjadi arah strategi perluasan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah yang disepakati pada acara Rakor Pusda.

Dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi nasional pun diharapkan dapat semakin menguat. Selanjutnya, Bank Indonesia menegaskan pula mengenai dua butir kesepakatan lainnya.

Pertama, memperkuat pembangunan infrastruktur dasar daerah, terus mengembangkan investasi sumber daya manusia yang terampil, dan memperkuat tata kelola birokrasi.

"Kesepakatan selanjutnya adalah untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri secara terpadu," ujarnya.

Dalam rangkaian Rakor Pusda tersebut, Bank Indonesia pada hari ini juga membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat di Kalimantan Timur melalui berbagai kegiatan yang dihadiri anggota Dewan Gubernur BI. Kegiatan di atas diharapkan memberi kesadaran bagi setiap elemen masyarakat bersama-sama membangun perekonomian bangsa.

perekonomian daerah meningkat

PEREKONOMIAN DAERAH MENINGKAT

21 September 2016 Berita

MALINAU - Bupati Malinau Dr. Yansen TP MSi menyebutkan, seiring perkembangan penduduk yang terus bertambah saat ini, maka kondisi perekonomian daerah juga memperlihatkan trend yang semakin meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau sebesar 12,05 persen, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Namun capaian yang tinggi tersebut tidaklah membuat poemkab berpuas diri. Karena, pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah menjadi tujuan utama pelaksanaan pembangunan di bumi Intimung,” ungkap bupati.

Namun, sambung bupati, pemkab akan terus mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang mempertemukan kondisi makro dan mikro yang sejalan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Malinau secara serius dan berkesinambungan mengembangkan sektor ekonomi riil dan padat tenaga kerja.

“Seperti pertanian, pariwisata daerah, perdagangan dan sektor padat tenaga kerja lainnya dalam rangka penciptaan pertumbuhan ekonomi yang kokoh menopang perekonomian daerah melalui model Gerdema,” sebutnya.

Bupati juga sepenuhnya menyadari bahwa pada satu sisi pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung hampir satu setengah dekade mampu memberi nuansa positif bagi perkembangan kondisi sosial ekonomi daerah. Namun pada sisi yang berbeda, di beberapa tempat pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak munculnya ego daerah dalam melaksanakan kebijakan strategis serta terdapat daerah yang secara parsial melaksanakan program, yang sesungguhnya membawa dampak positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah lainnya.

Karena itu, sangat dibutuhkan adanya komunikasi dan kerjasama yang intens antara berbagai lembaga dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam NKRI. Kemudian, mengupayakan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas pemerintahan yang saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dan sinergis.

Melihat hal tersebut, imbuh Yansen TP ada beberapa fakta yang mendasari kebutuhan Kabupaten Malinau yang lebih luas. Yaitu keterkaitan antar daerah tetangga karena kesamaan kepentingan dan saling ketergantungan.

Dari dasar itu, Pemkab Malinau menjalin kerjasama dengan daerah lain, universitas, maupun lembaga lainnya baik di dalam propinsi Kaltara maupun di luar provinsi. Seperti universitas Borneo dan Mulawarman dalam upaya peningkatan sdm aparatur pemerintah, Unhas sebagai upaya pelayanan kesehatan dokter spesialis, universitas Wijaya Kesuma Surabaya untuk pendidikan 20 orang Putra Malinau sebagai calon dokter, Poltekes kementerian kesehatan di Yogyakarta terkait pendidikan kesehatan bagi putra-putri daerah, Badan Diklat Propinsi Kaltim terkait diklat penjenjangan bagi PNS dan sejumlah lembaga pendidikan lainnya yang ada baik dalam pulau Kalimantan maupun di luar pulau Kalimantan.

“Dengan kerja sama antar daerah dan institusi lainnya diyakini menjadi media solusi dan integrasi energi untuk bersama menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan demi terwujudnya masyarakat bumi intimung yang berubah, maju dan sejahtera,” ujarnya. (ida)

AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN

sumber : kaltara.prokal.co

pembangunan ekonomi daerah

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

April 6, 2011
Filed under tugas
Comments Dropped

leave a response

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita peru melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).
Pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga krisis 1997 memang telah memberi hasil yang positif terhadap perekonomian Indonesia, apalagi jika dilihat dari kinerja ekonomi makronya. Tingkat PN riil per kapita mencapai peningkatan yang pesat dari US$50 (1960) dan lebih dari US$1000 (1990-an). Oleh karena itulah, Indonesia sempat disebut-sebut sebagai calon negara industri baru di Asia Tenggara.
Namun, ternyata ditinjau dari tingkat kualitasnya, pembangunan ekonomi pada masa orde baru telah menimbulkan kesenjangan yang besar sehingga ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan ekonomi/pendapatan daerah. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan bahwa pembangunan ekonomi ini tidak merata, ingin melepaskan diri dari Indonesia.
Ada beberapa indikator untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi dalam pembentukan PDB nasional, PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan.

PEMBAHASAN
1. Distribusi PDB Nasional Menurut Provinsi
Distribusi PDB Nasional menurut provinsi merupakan indikator utama di antara indikator lain yang umum untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. Jika PDRB relatif sama antar povinsi, maka PDB nasional relatif merata ntar provinsi, sehingga ketimpangan pembangunan antar provinsi relatif kecil.

Salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di Aceh, Riau, Kalimantan Timur menjadi lebih kecil lagi.Aceh menyumbang 3% terhadap PDB Indonesia; tanpa gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50% dari perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor gas.

Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang menyumbang 5% pada PDB Indonesia, sedangkan tanpa minyak perannya hanya 2%. Namun, pada tahun 2000, kontirbusi output regional yang dihasilkan oleh Aceh dan Kaltim dengan dukungan sektor migas menurun menjadi 2,5% dan 1,6%, sedangkan Riau mengalami peningkatan menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan suatu jaminan bagi kinerja ekonomi suatu daerah yang kaya akan migas.

2. PDRB Rata-rata per Kapita antar Provinsi
Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah miningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita, maka distribusi PDB Nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.

Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap tinggi dan sebaliknya di bawah 2 juta dianggap rendah, dan pertumbuhan PDB per kapita tinggi jika di atas 3%, dan rendah jika lebih kecil dari 3%.

Hasil perhitungan Tadjoeddin dkk. (2001) menunjukkan bahwa PDRB dari 7 daerah pusat migas di Indonesia, yakni Aceh Utara, kepulauan Riau dan Bengkalis, Kutai, Bulungan dan Balikpapan, dan Fakfak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas nasional. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa semua daerah ini dengan jumlah penduduk yang hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang 33% dari PDB Nasional.

3. Konsumsi rumah Tangga per Kapita antar Provinsi
Pengeluran Konsumsi C Rumah Tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk atntar provinsi. Konsepnya adalah semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran konsumsi per kaita di daerah tersebut. Dalam hal ini juga terdapat 2 asumsi, yaitu sifat menabung dari masyarakat tidak berubah (S terhadap PDRB tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam RT juga konstan. Tinggi rendahnya pengeluara C RT tidak dapat selalu mencerminkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita di suatu daerah, tanpa kedua asumsi tersebut.

Dengan memakai data BPS mengenai pengeluaran riil C RT per kapita, ditemukan adanya polarisasi dalam distribusi C RT per kapita antarprovinsi. Sebagian wilayah di Indonesia memiliki tingkat C RT per kapita yang rendah, lewat hal ini dapat dikatakan menjadi refleksi dari kenyataan bahwa sebagian daerah di Indonesia masih belum menikmati pembangunan ekonomi.

Perbedaan dalam derajat pemerataan provinsi dapat diukur dengan distribusi pendapatan C menurut kelompok populasi per provinsi. Tingkat ketimpangan dikatakan tinggi jika 40% penduduk berpendapatan rendah (berpengeluaran rendah), hanya menikmati pendapatan kurang dari 12% dai seluruh pendapatan. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati kurang dari 12% sampai dengan 17% dari seluru pendapatan, maka hal ini berarti telah terjadi ketimpangan sedang. Dan bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati lebuh dari 17% dari seluruh pendapatan penduduk, tingkat ketimpangan rendah.

Tampak juga bahwa daerah-daerah di pulau Jawa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Namun demikian, beberapa provinsi di pulau Jawa juga memiliki pengeluaran C makanan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Bali, Kalimantan Timur, sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri, seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Di samping itu, pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.
Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:
1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut.
2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi pembelian langsung di pasar tersebut, ditambah dengan pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi dengan pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut.
Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan
Perkiraan konsumsi kelompok makanan menggunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan pada asumsi bahwa tiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan tingkat konsumsi, tetapi pada suatu ketika, saat keinginan konsmsi mencapai titik jenuhnya, maka konsumsi tersebut mulai menurun, dengan membentuk kurva seperti parabola.
Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan.
Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda revaluasi artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.
Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan
Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Maksudnya setiap kenaikan pendapatan akan cenderung selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, hiburan, dan lain sebagainya.
Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tiap tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

4. Indeks Pembangunan Manusia
Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB (untuk konteks nasional) dan PDRB (untuk konteks regional), ternyata hanya dapat melihat pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya menangkap perkembangan perekonomian tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia.
Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia denganmelihat perkembangannya. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu:

Membangun indikator guna mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
Membentuk satu indeks komposit dibanding menggunakan sejumlah indeks dasar.
Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah, dan standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita (Purchasing Power Parity).

Di Indonesia penghitungan IPM pertama kali dilakukan atas kerjasama BPS dan UNDP Indonesia pada tahun 1996. IPM yang dihasilkan menunjukkan hasil bandingan antar Provinsi di Indonesia periode tahun 1990 dan 1993. Oleh karena Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data penghitungan IPM baru dilaksanakan tahu 1990, maka indeks sebelum tahun tersebut tidak dapat dilakukan.
Penghitungan IPM di Indonesia juga sempat mengalami perubahan, terutama dalam penghitungan standar kehidupan di tingkat provinsi. UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang disesuaikan sebagai proxy dari pendapatan untuk menghitung IPM global. Nilai maksimum yang digunakan adalah target yang ingin dicapai pada akhir pembangunan jangka panjang kedua, yaitu pada tahun 2018. Sementara itu, nilai ambang batas tingkat pendapatan ditetapkan dari suatu tingkat pendapatan tertentu yang telah disesuaikan untu kondisi Indonesia. Penghitungan IPM Kota Samarinda dilakukan dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar penghitungan IPM dalam HDR global.

Tingkat Kemiskinan

Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional pada 2009 berkisar 12-13,5 % atau lebih rendah dari 2008 yang mencapai 15,4 %. Pada 2008, pada Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, BPS mengeluarkan laporan tingkat kemiskinan di tanah air mancapai 15,4 %. Dengan berbagai program 2009 dan dana pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi 12 hingga 13,5 % angka kemiskinan.
Namun demikian Paskah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, dalam perhitungan pesimistis Bappenas memperkirakan angka kemiskinan nasional pada tahun ini sekitar 12-14 %. Untuk menanggulangi kemiskinan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 sejumlah upaya yang akan dilakukan yakni bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UKM).
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial di bidang pendidikan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Program BOS ini dimaksudkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat belajar.
Sasaran program BOS pada 2009 yakni 27,1 juta siswa SD dan 9,5 juta siswa SMP yang mana untuk sekolah umum disediakan anggaran untuk 3,7 juta anak, sedangkan untuk madrasah sebanyak 1,5 juta siswa.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian pada sisi kesehatan penduduk miskin, diharapkan 75,4 juta penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan kelas III , seluruh penduduk mendapatkan pelayanan dasar di Puskesmas atau jaringannya. Termasuk juga masalah ketersedianya obat generik esensial, obat flu burung, obat bagi korban bencana, maupun obat untuk jemaah haji serta obat program dan vaksin.
Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2009 pemerintah mengalokasikan lebih dari 10 triliun rupiah untuk mendukung program PNPM Mandiri yang diantaranya; penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya. Sedangkan untuk penguatan UKM akan dilakukan penyediaan dana bergilir bagi kegiatan produktif skala usaha mikro, penyediaan skim jaminan kredit UKM, fasilitas pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi dan pembinaan sentra produksi UKM di daerah yang masih tertinggal.

6. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB
Bicara tentang kontribusi sektoral PDRB, kita perlu suatu daerah untuk dijadikan contoh. Sebut saja provinsi Bengkulu Utara. Data PDRB yang merupakan salah satu indikator ekonomi daerah menunjukkan ternyata selama jangka waktu analisis sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengalami banyak perubahan.
Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, hingga saat ini struktur ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara yang didominasi oleh sektor pertanian. Dalam kurun waktu 5 tahun pengamatan, sektor pertanian telah menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontribusi sekitar 36%-37% dari total PDRB. Sedangkan, sektor dengan kontribusi paling kecil Bengkulu Utara adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu hanya sebesar 0, 24%-0, 25%.
Dapat kita lihat dari kontribusi rata-rata per sektor, sumbangan sektor pertanian adalah sebesar 36% dari total PDRB. Kemudian di posisi kedua adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 17%, dan pada posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14%.

7. Faktor Penyebab Ketimpangan
A.    Konsentrasi Kegiatan ekonomi
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Sebenarnya ada 2 masalah utama dalam pembanguna ekonomi nasional selama ini. Yang pertama adalah semua kegiatan ekonomi hanya terpusat pada satu titik daerah saja, contohnya Jawa. Yang kedua adalah yang sering disebut dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Banyak faktor yang mnyebabkan hal ini, seperti besarnya sebagian input untuk berproduksi diimpor (M) dari luar, bukannya disuplai dari daerah tersebut. Oleh karena itu, keteraitan produksi ke belakang yang sangat lemah, sektor-sektor primer di daerah luar Jawa melakukan ekspor (X) tanpa mengolahnya dahulu untuk mendapatkan NT. Hasil X pada umumnya hanya banyak dinikmati di Jawa.

Jika keadaan ini terus dibiarkan maka, daerah di luar pulau Jawa akan rugi dan semakin miskin saja, karena:
1.      daerah akan kekurangan L yang terampil, K serta SDA yang dapat diolah untuk keperluan sendiri.
2.      Daerah akan semakin sulit dalam mengembangkan sektor non primer khususnya industri manufaktur, dan akan semakin sulit mengubah struktur ekonominya yang berbasis pertanian atau pertambangan ke industri.
3.      Tingkat pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah sehingga pasar output semakin lama, dan menyebabkan perkembangan investasi di daerah semakin kecil.

Ketimpangan dalam distribusi kegiatan ekonomi antarwilayah Indonesia terlihat jelas dalam tidak meratanya pembagian kegiatan industri manifaktur antar provinsi. Daerah Jawa didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki NT tinggi, khususnya industri manufaktur, sedangkan di luar Jawa didominasi oleh sektor yang memiliki NT rendah, seperti pertanian. Karena kepincangan struktur inilah terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan industri di luar Jawa yang rendah disebabkan karena pasar lokal yang kecil, infrastruktur yang terbatas, serta kurang SDM.

B.     Alokasi Investasi
Indikator lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa krangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.

Terpusatnya I di wilayah Jawa, disebabkan oleh banyak faktor seperti kebijakan dan birokrasi yang terpusat selama ini (terutama sebelum pelaksanaan otonomi daerah daerah), konsentrasi penduduk di Jawa dan keterbatasan infrastruktur serta SDM di wilayah luar Jawa. Persebaran sumber daya alam tidak selamanya melimpah. Ada beberapa sumber daya alam yang terbatas dalam jumlahnya dan dalam proses pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam secara umum dibagi menjadi 2, yaitu: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

C.     Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah
Kehadiran buruh migran kelas bawah adalah pertanda semakin majunya suatu negara. Ini berlaku baik bagi migran legal dan ilegal. Ketika sebuah negara semakin sejahtera, lapisan-lapisan masyarakatnya naik ke posisi ekonomi lebih tinggi (teori Marxist: naik kelas).
Fenomena “move up the ladder” ini dengan sendirinya membawa kepada konsekuensi kosongnya lapisan terbawah. Walaupun demikian lapisan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebenarnya lapisan ini sangat substansial, karena menopang “ladders” atau lapisan-lapisan yang berada di atasnya. Lapisan inilah yang diisi oleh para migran kelas bawah.
Salah satu pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk faktor buruh. Seharusnya yurisdiksi administratif negara tidak menjadi penghalang mobilitas tersebut. Namun, tetap saja perpindahan ini perlu ditinjau dan dikontrol agar tetap teratur.
D.    Perbedaan SDA antar Provinsi
Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembanguan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Sebenarnya samapai dengan tingkat tertebntu pendapat ini masih dapat dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan. Namun, belum tentu juga daerah yang kaya akan SDA akan mempunyai tingkat pembanguan ekonomi yang lebih tinggi juga jika tidak didukung oleh teknologi yang ada (T).

Penguasaan T dan peningkatan taraf SDM semakin penting, maka sebenarnya 2 faktor ini lebih penting daripada SDA. Memang SDA akan mendukung pembangunan dan perkembangan, tetapi akan percuma jika memiliki SDA tapoi minim dengan T dan SDM.
Program desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pekerjaan besar dan harus berhasil dengan baik. Keragaman kemampuan dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada sequencing yang jelas dan penerapan bertahap menurut kemampuan daerah.
Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai sebaliknya malah akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Oleh karena itu, proses desentralisasi tidak perlu diakselerasi. Yang perlu diakselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah, khususnya daerah Tingkat II. Hal ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

E.     Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi
Kondisi demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang disominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan ekonomi tiap daerah berbeda-beda. Contoh kasusnya, kita tengok ke daerah Tegal.
Penduduk Kota Tegal pada tahun 2007 adalah 247,076 jiwa yang terdiri dari laki-laki 123.792 jiwa (50,10 %) dan perempuan 123,284 jiwa (49,90 %) dengan laju pertumbuhan 0,55 % per tahun, sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun ) 170.124 jiwa (68,86 %).
Ternyata kepadatan penduduk rata – rata di Kota Tegal pada tahun 2007 sebesar 6.193 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Kejambon sebesar 13.723 jiwa/Km² dan kepadatan terendah di Kelurahan Muarareja sebesar 750 jiwa/Km².
Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tegal tahun 2007 tercatat berjumlah 204.517 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 168.575 jiwa atau 82,43 % yang terdiri dari 87.537 jiwa laki-laki dan 81.038 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut 112.660 sudah bekerja dan 55.915 tidak bekerja.
Mata pencaharian penduduk Kota Tegal menurut jenis mata pencahariannya adalah petani sendiri 3.739 orang, buruh tani 6.457 orang, nelayan 12.013 orang, pengusaha 2.303 orang, buruh industri 20.310 orang, buruh bangunan 18.704 orang, pedagang 21.887 orang, pengangkutan 6.687 orang, PNS/ABRI 9.223 orang, pensiunan 4.473 orang dan lain-lain 11.930 orang.
Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan Pemerintah Kota Tegal, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sektor ini diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat.

Kebijakan-kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal secara bertahap sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan formal antara lain yaitu pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberian bea siswa, pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar dan lanjutan tingkat I, penyediaan buku pelajaran serta peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan penyetaraan kualifikasi pendidikan guru. Pada tahun 2007 tamatan pendidikan untuk SD sebanyak 4.214 jiwa, SLTP 3.780 jiwa, dan SLTA 3.435 jiwa.

F.      Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi
Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan       ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran         tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antarprovinsi meliputi barang jadi, barang modal, input             perantara, dan bahan baku untuk keperluan produksi dan jasa. Ketidaklancaran      perdagangan ini mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan lewat sisi     permintaan (Demand) dan sisi penawaran (Supply). Dari sisi permintaan,            kelangkaan akan barang dan jasa akan berdampak juga pada permnitaan pasar    terhadap kegiatan eonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang           tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya memperoleh barang modal             seperti mesin, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi menjadi lumpuh, selanjutnya dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

8. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
A.    Teori Basis Ekonomi
Teori ini berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Proses pengembangan kawasan adalah merespon permintaan luar negeri atau dalam negeri atau di luar nodalitas serta multiplier effect ( Geltner, 2005).
Teori ini hanya mampu memprediksi jangka pendek dan tidak mampu merespon perubahan jangka panjang. Hanya menekankan perlunya mengembangkan sektor industri non basis, tidak mengenal bahwa ekonomi regional adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi yang saling mendukung. Penerapan pengembangan industri ini berorientasi ekspor dan subtitusi impor, promosi dan pengerahan industri, peningkatan efisiensi ekonomi ekspor melalui perbaikan infrastruktur Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara jenis industri, prasarana, dan perluasan industri. Dapat disusun hipotesa selain lokasi juga peranan sektoral serta LQ ( Location Qoutient) sektor konstruksi perumahan realestat dalam satu kawasan.

B.     Teori Lokasi
Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Lokasi absolut.
Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta (kelihatan).
2. Lokasi relatif.
Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya.
Dari sekian banyak teori lokasi, pada prinsipnya sama, yaitu membicarakan bagaimana menentukan lokasi industri. Teori lokasi yang dikemukakan oleh Alfred Weber berawal dari tulisannya yang berjudul Uber den Standort der Industrien pada tahun 1909. Prinsip teori Weber adalah: “Penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau ongkosnya paling murah atau minimal (least cost location) “. Asumsi Weber yang bersifat prakondisi adalah sebagai berikut:
1. Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah menyangkut jumlah dan kualitasnya.
2. Ketersediaan sunber daya bahan mentah. Invetarisasi sumber daya bahan mentah sangat diperlukan dalam industri.
3. Persaingan antar kegiatan industri.
4. Upah tenaga kerja. Upah atau gaji bersifat mutlak harus ada dalam industri yakni untuk membayar para tenaga kerja.
5. Biaya pengangkutan (ongkos angkut) bahan baku ke lokasi pabrik yang ditentukan oleh bobot bahan baku dan lokasi bahan baku.
6. Manusia berpikir rasional.
Weber menyusun model yang dikenal dengan sebutan segitiga lokasional (locational triangle). Menurut Weber, untuk menentukan lokasi industri terdapat tiga faktor penentu, yaitu:

Material
Konsumsi.
Tenaga Kerja.

Biaya transportasi menurut Weber tergantung dari dua hal pokok yaitu bobot barang dan jarak yang harus ditempuh untuk mengangkutnya.
Selain teori dari Weber, dalam pembahasan ini juga akan dibahas teori tempat pusat (Central Place Theory) dari Walter Christaller (1933). Christaller pertama kali mempublikasikan studinya yang berkaitan dengan masalah tentang bagaimana menentukan jumlah, ukuran dan pola penyebaran kota-kota. Asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Christaller adalah sebagai berikut:

Suatu lokasi yang memiliki permukaan datar yang seragam.
Lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata.
Lokasi tersebut mempunyai kesempatan transpor dan komunikasi yang merata.
Jumlah penduduk yang ada membutuhkan barang dan jasa.

Prinsip yang dikemukakan oleh Christaller adalah:

Range adalah jarak jangkauan antara penduduk dan tempat aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Jika jarak ke pasar lebih jauh dari kemampuan jangkauan penduduk yang bersangkutan, maka penduduk cenderung akan mencari barang dan jasa ke pasar lain yang lebih dekat.
Threshold adalah jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasokan barang atau jasa yang bersangkutan, yang diperlukan dalam penyebaran penduduk atau konsumen dalam ruang (spatial population distribution).

Dari komponen range dan threshold maka lahir prinsip optimalisasi pasar (market optimizing principle). Prinsip ini antara lain menyebutkan bahwa dengan memenuhi asumsi di atas, dalam suatu wilayah akan terbentuk wilayah pusat (central place). Pusat tersebut menyajikan kebutuhan barang dan jasa bagi penduduk sekitarnya.

Jika sebuah pusat dalam range dan threshold yang membentuk lingkaran, bertemu dengan pusat yang lain yang juga memiliki range dan threshold tertentu, maka akan terjadi daerah yang bertampalan. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah yang bertampalan akan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk pergi kedua pusat pasar itu.

C. Teori Daya Tarik Industri
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri melalui pemberian subsidi dan insentif.
Faktor-faktor daya tarik industri adalah:
1. NT tinggi per pekerja.
Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting, tak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tapi juga pada pembentukan PDRB.
2. Industri-industri ikatan.
Ini berarti perkembangan industri-industri tersebut akak menigkatkan total NT daerah, atau mengurangi ‘kebocoran ekonomi’ dan ketergantungan impor.
3. Daya saing di masa depan.
Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan, agar ke depannya pasar memiliki kekuatan untuk bersaing. Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan. Perlu ada upaya perencanaan agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.
4. Spesialisasi industri.
Suatu daerah sebaiknya berspesialisasi di mana daerah tersebut unggul (teori klasik perdagangan internasional), dan dengan demikian daerah tersebut akan menikmati keuntungan dari perdagangan.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).
Teori basis ekonomi berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten.
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri lewat pemberian subsidi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja GrafIndustrido Persada.
Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Industridonesia Beberapa Masalah PentIndustrig. Jakarta: Ghalia Industridonesia.
http://www.google.com
http://www.wikipedia.com

doronga perekonomian daerah

Dorong Perekonomian Daerah

Bukan perkara mudah, mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional baik kawasan timur maupun barat demikian pula pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Dengan pertumbuhan emonomi yang terus meningkat, pemerataan pembangunan ini semakin menjadi perhatian penting pemerintah.

Saat negara-negara barat stagnan bahkan pertumbuhannya minus, pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru bisa stabil di angka 6 persen atau hampir 1 triliun dollar AS. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia dan masuk menjadi 3 besar dunia.

Hal itulah yang menjadi perhatian besar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Yogyakarta dari Selasa (2/10) sampai Kamis (4/10).

Dengan mengusung tema Membangun Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional, Rapimnas Kadin mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan peran pengusaha daerah dalam proyek-proyek infratruktur dan perumahan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"MP3EI satu-satunya pendorong kuat untuk pemerataan pembangunan di daerah, nah ini bersama Kadin kita upayakan bagaimana peran pengusaha daerah dalam proyek MP3EI," demikian kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, kepada Koran Jakarta, seusai diskusi Kadin di Yogyakarta, baru-baru ini.

MS Hidayat mengatakan dari keseluruhan 1.440 triliun rupiah rencana proyek-proyek yang terangkum dalam MP3EI, sebesar 30 persennya( 450 triliun rupiah) akan dikerjakan melalui mekanisme Public Privat Partnership (PPP). Menperin berharap pengusaha daerah bisa menjadi sub kontraktor dari proyek-proyek tersebut.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengakui negosiasi proyek yang ditawarkan dalam mekanisme PPP saat ini berlangsung sangat lambat. Hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia yang mendapat peringkat bagus, dikelola dengan terlalu hati-hati, sehingga pendanaan proyek sulit untuk dicarikan jalan keluar.

Namun, pemerintah berjanji, akan mendorong perbankan Indonesia untuk mempermudah pencairan pendanaan proyek infrastruktur. "Kita akan percepat PPP, bank akan saya dorong untuk berani ambil resiko," katanya.

Sementara itu, di hadapan wartawan dalam jumpa pers seusai penutupan Rapimnas Kadin, Ketua Kadin Suryo B Sulisto mengatakan, selain problem pendanaan, birokrasi dan pengadaan tanah menjadi problem utama untuk mewujudkan Program pembangunan pemerintah.

Suryo berharap pemerintah daerah memodernisasi manajerial birokrasinya sehingga mampu menyambut proyek MP3EI dengan cepat. Selain itu, Pemda juga diminta untuk pro aktif menyelesaikan problem lahan.

Bank Infrastruktur
Ketua Departemen IT, Telekomonikasi dan Teknologi, Kadin, Didie W. Soewondho mengatakan, Kadin saat ini sedang mendorong pemerintah untuk membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur seperti yang dilakukan di China ataupun di negara-negara Amerika Selatan.

Seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang sekarang diberi wewenang untuk melakukan pembiayaan modern Bank Infrastruktur, menurut Didie, tak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

"Kita sudah sampaikan ke menkeu dan beliau menerima masukan kita. Maka Menkeu dalam waktu dekat akan mengundang kita bersama BI dalam Focus Group Discussion untuk membahas lebih detil mengenai hal itu," kata Didie.

Sebelumnya, beberapa pihak juga menyebut pemerintah pusat perlu membenahi belanja transfer daerah yang selama ini lebih didominasi belanja pegawai. Agar lebih efektif, transfer dana harus diatur secara jelas, terutama porsi antara belanja pegawai dan anggaran untuk menopang pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai informasi, transfer ke daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, alokasi anggaran transfer ke daerah yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otsus serta penyesuaian mencapai 253,3 triliun rupiah (6,4 persen dari PDB).

Pada tahun 2012, jumlahnya menjadi 478,8 triliun rupiah (5,6 persen dari PDB). Alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2012 tersebut 16,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran transfer ke daerah pada tahun 2011 yang 411,3 triliun rupiah.

Pagu anggaran transfer daerah di tahun 2013 mengalami peningkatan 40 triliun rupiah menjadi 518 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.

"Dulu pernah diwacanakan, tapi tidak berlanjut dalam bentuk peraturan. Oleh sebab itu harus segera dibenahi," ujar pengamat ekonomi Latif Adam.
sumber : Koran Jakarta

perekonomian dunia 2017

Perekonomian Dunia 2017 Diproyeksikan Belum Bangkit

Reporter: Mutaya Saroh

18 Januari, 2017 dibaca normal 1 menit

Perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2017

Perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2017 dan 2,9 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi global belum bangkit dari periode pertumbuhan yang lambat

tirto.id - Perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2017 dan 2,9 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi global belum bangkit dari periode pertumbuhan yang lambat, kata sebuah laporan PBB yang diluncurkan di New York pada Selasa (17/1/2017).

PBB mencatat bahwa pada 2016, ekonomi dunia berkembang hanya 2,2 persen, laju pertumbuhan paling lambat sejak Resesi Besar pada 2009.

Laporan bertajuk “World Economic Situation and Prospect” PBB tersebut menunjukkan pemulihan moderat ini lebih merupakan indikasi stabilisasi ekonomi daripada sinyal kebangkitan yang kuat dan permintaan global yang berkelanjutan.

"Mendasari ekonomi global yang lesu adalah kecepatan lemah dari investasi global, berkurangnya pertumbuhan perdagangan dunia, lesunya pertumbuhan produktivitas dan tingkat utang yang tinggi," bunyi laporan itu, seperti dikutip dari Antara, Rabu (18/1/2017).

Laporan ini mencatat bahwa prospek ekonomi global tetap tunduk pada ketidakpastian signifikan dan risiko-risiko yang berpeluang mendorong penurunan yang berpotensi menghambat perkiraan pertumbuhan moderat untuk 2017-18.

Dikatakan, di antara ketidakpastian itu adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perubahan yang akan terjadi oleh pemerintahan baru Amerika Serikat untuk kebijakan perdagangan internasional serta Brexit, dan implikasi potensial untuk pergerakan bebas barang dan pekerja di Eropa.

"Dunia perlu melipatgandakan upaya guna membawa ekonomi global kembali pada jalur pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih inklusif serta menciptakan lingkungan ekonomi internasional yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan," kata Lenni Montiel, asisten sekretaris jenderal PBB untuk pembangunan ekonomi, saat peluncuran laporan di Markas Besar PBB di New York.

Dalam rangka untuk memulihkan ekonomi global ke lintasan pertumbuhan yang sehat dalam jangka menengah, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang, kata laporan itu.

"Regulasi keuangan yang efektif dan insentif akan memobilisasi sumber daya dan mendorong investasi di bidang infrastruktur, pelayanan sosial dan teknologi hijau yang inklusif dan tangguh," katanya.

Selain itu, kebijakan-kebijakan akan mendorong lingkungan bisnis yang dinamis selaras dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk akses inklusif untuk keuangan, prosedur administrasi yang transparan dan kerangka regulasi yang efektif, tambahnya.

Laporan ini juga menyerukan kerja sama internasional yang lebih dalam di bidang-bidang seperti mempercepat transfer teknologi bersih, mendukung pembiayaan iklim, memperkuat kerja sama pajak internasional dan menanggulangi arus keuangan terlarang.

Baca juga artikel terkait EKONOMI atau tulisan menarik lainnya Mutaya Saroh

(tirto.id - mut/mut)

pemberantasan korupsi di indonesia

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dinilai Tengah Kritis dan Genting

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR )

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi menganggap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dalam fase kritis.
Hal itu utarakan HS Dillon, salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi ketika menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
"Kondisi ini sudah kritis dan juga genting karena ada variabel aksi politik melalui Pansus Hak Angket," kata Dillon.
Menurut Dillon, para anggota DPR yang dipilih oleh rakyat justru menjadi batu sandungan bagi agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Baca: Masa Kerja Diperpanjang, Apa yang Akan Dilakukan Pansus Angket KPK?
"Orang-orang yang dipilih rakyat malah bersatu mematahkan satu-satunya harapan yang bisa membersihkan dan meluruskan perjalanan bangsa kedepan," kata dia.
"Tidak ada bangsa yang maju dan sejahtera kalau korupsi masih ada dan tidak ditangani," kata tokoh HAM tersebut.
Hal senada diungkapkan mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Ia mengatakan, tidak ada negara maju di dunia yang tingkat korupsinya tinggi.
"Kita semua ingin negara kita ini maju. Maka konsekuensinya tingkat korupsi harus ditekan rendah," ujar Erry.

pemberantasan korupsi di indonesia

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dinilai Tengah Kritis dan Genting

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR )

bunuh diri , kemiskinan , dan korupsi di indonesia

Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia

Ilustrasi Kemiskinan di pinggiran Kota Jakarta (KOMPAS/AGUS SUSANTO)

KOMPAS.com - Arkan (11) mungkin saat itu kaget sekaligus tak percaya, ketika mendapati Suwarso, kakeknya tewas tergantung dengan leher terikat tali plastik di bawah pohon kopi tak jauh dari rumah mereka di Desa Sangkanayu, Purbalingga, Jawa Tengah.
Seperti Kompas.com wartakan, Minggu (9/7/2017), pria berusia 73 tahun itu nekad bunuh diri karena masalah ekonomi. Menurut Nuryati (35)—anak korban, Suwarno depresi karena masih memiliki dua anak yang masih bersekolah sehingga membutuhkan banyak biaya.
"Bapak sering sambat (mengeluh) kalau kondisi fisiknya sudah tua sehingga tidak bisa bekerja keras lagi untuk mencukupi kebutuhannya," ujar Nuryati.
Sebenarnya kejadian serupa juga dialami Danang, seorang buruh bangunan asal Dusun Kwarigan, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya pada akhir Juli tahun ini.
Dimuat Kompas.com, Sabtu (29/7/2017), pria berusia 22 tahun itu diduga gantung diri karena tidak memiliki penghasilan tetap, padahal korban harus menghidupi istri dan satu anaknya.
Dari dua contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat membuat seseorang depresi sampai mendorong diri mengakhiri hidup. Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Obat-obatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Shekhar Saxena mengamini hal itu.
Dalam keterangannya di VOA News, Jumat (20/4/2017), Shekhar berujar bahwa kebanyakan orang yang menderita depresi tinggal di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Depresi sendiri merupakan epidemi kematian akibat bunuh diri.
Korupsi penyebab kemiskinan?
Berbicara penyebab kemiskinan sangatlah kompleks. Sebab, ada banyak hal yang mendorong terjadinya kemiskinan di suatu negara, salah satunya adalah korupsi.
Hasil studi Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector pada 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" menyimpulkan, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.
Menurut studi itu, peningkatkan korupsi di suatu negara secara langsung akan mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya menjalankan bisnis.
Lebih dari itu, korupsi dapat pula meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan sehingga memperparah kemiskinan.
Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi dapat menurunkan kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.
Nah, bagaimana dengan Indonesia?
Sebagai bangsa yang besar, negeri ini akrab dengan masalah korupsi. Tak percaya, tengok saja indeks persepsi korupsi Indonesia.

Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 adalah 37. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII. (Mikhael Gewati)

Menurut Transparency International Indonesia (TII), dari rentang nilai 0-100, indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 ada di angka 37. Perhitungannya adalah semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsi.Dengan skor tersebut, Indonesia harus puas berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII. Capaian ini sejalan dengan banyaknya jumlah kasus korupsi di republik ini.
Data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dirilis Februari 2017 mencatat ada 482 kasus korupsi di negeri ini selama 2016. Dari jumlah itu didapat ada 1.101 orang tersangka dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun.
Upaya pemerintah
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satunya lewat Instruksi Presiden (inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Melalui inpres itu, Jokowi ingin seluruh jajaran di kementerian, lembaga tinggi negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi (PPK) secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
Totalnya ada 31 aksi PPK dalam inpres ini. Dengan rincian, 24 aksi (77,2 persen) untuk pencegahan korupsi, dan 7 aksi dalam penegakan hukum (12,8 persen). Jadi, bisa dibilang inpres ini lebih menitikberatkan ke pencegahan korupsi.
Nah, salah satu cara untuk mengimplementasi inpres tersebut adalah dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Untuk masalah ini pun sudah ada standarisasi dunianya, yaitu melalui sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bibery Management System.
Di Indonesia Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar tersebut menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Apa istimewanya ISO ini?
Jadi, ISO tersebut adalah instrumen yang berisi serangkaian tindakan dan kontrol yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap. Standar ini sudah didesain sefleksibel mungkin sehingga bisa digunakan oleh berbagai jenis dan skala organisasi.
Spesialis investigasi forensik dan anti penggelapan dari Ernest and Young, Stevanus Alexander Sianturi, mengatakan, perusahaan swasta, private dan publik di dalam negeri bisa menerapkan ISO 37001 asalkan ada dukungan dari pimpinan dan semua pihak di dalamnya.
"Untuk bisa menerapkan ISO tersebut butuh support terutama dari pimpinan, lalu stake holder, dan semua pemangku kepentingan dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkut," ucap Alexander saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/9/2017).
Dia kemudian mencontohkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) yang sudah berani mengumumkan ke publik akan menerapkan SNI ISO 37001: 2016.
Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengatakan bahwa penerapan ISO tersebut menjadi penting mengingat industri hulu migas rentan terjadi tindakan penyuapan. Penyebabnya karena aktivitas di industri ini melibatkan banyak pihak dengan mata rantai bisnis yang panjang.
"Tak hanya SKK Migas, ke depan diharapkan para pelaku usaha di sektor ini dapat menerapkan sistem manajemen anti penyuapan guna menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi negara," ujar Sukandar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Aktivitas di Industri hulu migas(DOK SKK Migas)

Kini, SKK Migas sudah mulai melakukan sosialisasi rencana penerapan ISO tersebut ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS), vendor, dan asosiasi di sektor hulu migas nasional. SKK Migas sendiri dibentuk pemerintah untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Saat ini, terdapat 277 Kontraktor KKS yang bekerja di bawah pengawasan SKK Migas, terdiri dari 85 Kontraktor KKS tahap eksploitasi dan 192 Kontraktor KKS tahap eksplorasi.
Selain memastikan para kontraktor memenuhi target-target teknis operasional, satuan ini melakukan pula pengawasan supaya bisnis hulu migas dapat berjalan dengan tata kelola yang baik.
Semoga saja langkah SKK Migas untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bisa diikuti oleh BUMN, kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta lainnya.
Dengan begitu, tindakan korupsi di Indonesia lambat laun akan berkurang. Tingkat kesejahteraan rakyat kecil pun meningkat sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita orang bunuh diri hanya karena hambatan ekonomi seperti halnya Suwarno dan Danang.

perang militer musuhnya jelas , perang politik tak jelas

AHY: Perang Militer Musuhnya Jelas, Perang Politik Tak Jelas

Wishnugroho Akbar

Minggu, 11/12/2016 16:08 WIB

AHY: Perang Militer Musuhnya Jelas, Perang Politik Tak Jelas

Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, November lalu. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Jakarta, CNN Indonesia -- Dunia politik baru digeluti oleh Agus Harimurti Yudhoyono terhitung sejak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Sylviana Murni, September lalu. Namun, dalam kurun singkat itu, Agus merasakan perbedaan antara dunia politik dengan dunia militer yang ia geluti sebelumnya.

Berbeda dengan perang di dunia militer, menurut Agus perang dunia politik menghadapi musuh yang sulit diraba.

Pilihan Redaksi

"Kalau perang militer musuhnya biasanya jelas dan biasanya lokasinya di depan kita. Dalam dunia politik ini musuhnya tidak jelas. Bisa di belakang kita, di depan, di samping, atau di dekat sekali. Kita kira kawan, ternyata lawan. Atau sebaliknya," kata Agus dihadapan ratusan orang yang menghadiri pidato politiknya.

Agus menceritakan perbedaan itu dalam pidato politiknya di Segara Garden, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (11/12). Pidato politik Agus yang keempat ini dihadiri sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi, ini ada istilah di militer, dalam operasi militer kita bisa membuat perkiraan intelijen atau KIR Intel. Kalau harus buat KIR Intel dalam politik, justru saya merasakan lebih banyak ketidakpastiannya. Asumsinya banyak sekali, 1 sampai dengan 100 mungkin," kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu menambahkan.

Meski memiliki perbedaan mendasar, namun Agus tidak berkecil hati. Menurut Agus, pengalamannya di dunia militer tetap berguna untuk diterapkan di dunia politik yang baru ia geluti.

"Tentu dari perbedaan-perbedaan itu, juga banyak prinsip-prinsip dasar, prinsip kepemimpinan di dunia militer yang sangat baik untuk digunakan di dunia manapun, termasuk politik, pemerintahan, birokrasi, dunia usaha dan lain sebagainya. Senior-senior yang telah lebih dulu memasuki dunia politik tentu merasakan hal serupa," ujarnya.

Sebelum maju sebagai calon gubernur Jakarta, Agus Yudhoyono adalah seorang tentara aktif angkatan darat. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Komandan Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning. Ia kemudian pensiun dari militer untuk menggeluti dunia politik.

Jejak karier Agus hampir serupa dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mundur dari militer sebelum masa pensiun karena ditunjuk sebagai Menteri Koordinador Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan dalam kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

SBY mundur pada April 2001 atau lima tahun sebelum masa pensiun. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Staf Teritorial dengan pangkat letnan jenderal. (wis/yul)

pemerintahan jokowi

Pemerintahan Jokowi, 16.056 Pulau Bernama Dilaporkan ke PBB

Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, yang tersambung dengan jembatan pasir putih saat air laut surut.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terlihat pada bidang pembangunan, tetapi juga terlihat pada penyelesaian pembakuan nama rupabumi pulau.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri, Eko Subowo mengatakan, hingga tahun ini pihaknya telah melakukan verifikasi.
Sebanyak 2.590 pulau yang memiliki nama, kata dia, telah dilaporkan dalam sidang United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-11 di New York, Amerika Serikat pada 2017.
"Total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB sampai dengan bulan Agustus 2017 sebanyak 16.056 pulau," kata Eko dalam konferensi pers "Capaian 3 Tahun kinerja Jokowi-JK dari perspektif Bina Pemerintahan Desa dan Bina Administrasi Kewilayahan, di Kemendagri, Jakarta, Senin (9/10/2017).
(Baca: Moratorium Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Resmi Dicabut)
Adapun perlunya pulau-pulau dilaporkan ke PBB agar tidak memberikan peluang bagi orang asing menamakan pulau yang ada di wilayah Indonesia.
Ia mengatakan, sebelumnya, berdasarkan data tahun 2012, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait juga telah melakukan verifikasi.
Saat itu, Pemerintah sudah membakukan 13.466 pulau di 33 Provinsi. Jumlah itu pun sudah dilaporkan ke UNSCGN ketika menyelenggarakan konvensi ke-10.

tarian tradisional suku lombok

TARIAN TRADISIONAL SUKU LOMBOK

Penulis : HamdanGagah
Pulau Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km². Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang (masyarakat) dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Pulau Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. samudra indonesaia di sebelah utara dan samudra hindia disebelah seletan.

BERIKUT INI ADALAH BEBERAPA TARIAN TRADISIONAL DARI DAERAH LOMBOK

Tarian Sasak Oncer

Kata Oncer berasal dari kata “Ngoncer” yang artinya berenang. Tari ini dinamakan demikian karena gerakan pokok tarian ini diambil dari gerakan ikan sepat yang berenang.Dalam bahasa Sasak disebut pepait ngoncer (ikan sepat berenang). Tari oncer sangat erat hubungannya dengan gamelan Gendang Beleq. Gendang Beleq dipukul sambil menari dengan gerakan yang khas. Gamelan Gendang Beleq banyak terdapat di Pulau Lombok. Gamelan Gendang Beleq pada zaman dahulu dipergunakan dalam peperangan oleh raja-raja di Lombok, untuk memberikan semangat bagi prajurit-prajuritnya da lam pertempuran. Bilamana pertempuran sudah selesai, Gendang Beleq dipukul sambil menari dan men jadi hiburan bagi para prajurit. Tarian itulah yang disebut oncer.
TARIAN TRADISIONAL SUKU LOMBOK

Tari oncer adalah ciptaan Lain Muhammad Tahir dari desa Puyung Lombok Tengah pada tahun 1960. Tarian Oncer ciptaan Lalu Muhammad Tahir ini merupakan tarian bersama yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu enam atau delapan orang pembawa kenceng disebut penari kenceng, dua orang pembawa gendang disebut penari gendang, dan sate orang pembawa petuk disebut penari petuk. Masing-masing kelompok membawakan gerakannya sendiri-sendiri.

Tari Rudat

Tari Rudat adalah sebuah tari tradisional yang masih banyak terdapat di Pulau Lombok. Dibawakan oleh 13 penari yang berdandan mirip prajurit. Berbaju lengan panjang warna kuning, celana sebatas lutut warna biru, berkopiah panjang mirip Aladin warna merah yang dililit kain warna putih atau biasa disebut tarbus. Mereka dipimpin oleh seorang komandan yang mengenakan kopiah mirip mahkota, lengkap dengan pedang di tangan. Biasanya tarian ini dibawakan pada saat upacara khitanan, katam Al Quran, Maulid Nabi peringatan Isra Mi’raj, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.Tari Rudat ditarikan sambil menyanyi dengan lagu yang melodi dan iramanya seperti lagu melayu. Syairnya ada yang berbahasa Arab dan ada pula yang berbahasa Indonesia. Tari Rudat diiringi sejumlah alat musik rebana yang terdiri dari jidur, rebana, dap, mandolin dan biola. Gerak tarian rudat merupakan gerak seni bela diri pencak silat yang menggambarkan sikap waspada dan siap siaga prajurit Islam tempo dulu.

Itulah sebabnya, mereka banyak menggunakan gerakan tangan dan kaki. Kadang tangan diayun kiri kanan, kadang mirip gelombang, tapi di saat lain mereka melakukan gerakan memukul dan menendang. Sesungguhnya asal-usul kesenian rudat sampai saat ini masih belum begitu jelas. Sebagian berpendapat, bahwa kesenian rudat ini merupakan perkembangan dari zikir zaman dan burdah, yaitu zikir yang disertai gerakan pencak silat. Burdah adalah nyanyian yang diiringi seperangkat rebana ukuran besar. Pendapat lain mengatakan, konon tari ini berasal dari Turki yang masuk bersama penyebaran agama Islam di Indonesia pada abad XV. Itulah sebabnya, tarian ini kentara sekali warna Islamnya, terutama dalam lagu dan musiknya. Di Lombok Timur dapat kita jumpai dan saksikan hampir di semua Kecamatan.

Tari Ganrung

Tari Gandrung merupakan sebuah tarian yang kini berkembang di tiga daerah, yaitu Banyuwangi, Bali, dan Lombok. Meskipun memiliki kemiripan, Tari Gandrung ketiga daerah ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki di daerah yang lain. Demikian pula dengan yang terjadi pada Tari Gandrung yang ada di Lombok. Meskipun Lombok dan Bali memiliki kemiripan budaya, tetapi Tari Gandrung di Lombok memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan Tari Gandrung yang ada di Bali. Inilah ciri khas dari Lombok yang tidak dimiliki di Pulau Bali. ”Lombok sering digambarkan oleh orang luar sebagai versi kecil Bali. Tetapi penduduk Lombok sendiri akan mengatakan bahwa, `Anda akan melihat Bali di Lombok, tetapi tidak akan melihat Lombok di Bali`.” (Sepora Nawadi, 1995:14). Tulisan berikut ini secara khusus akan berbicara tentang Tari Gandrung yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat beserta unsur simbolis yang tersaji dalam sebuah pertunjukkan Tari Gandrung.Gandrung dalam pemahaman masyarakat Lombok, khususnya masyarakat Sasak adalah nama sebuah pertunjukan yang dilakukan seorang penari wanita yang diiringi seperangkat gamelan (sabarungan dalam istilah suku Sasak), puisi, dan nyanyian (dalam bahasa suku Sasak disebut lelakaq, sandaran) (R. Diyah Larasati, 1996:16). Pertunjukan Gandrung ini dilakukan dalam perayaan desa setelah masa panen padi. Gandrung menunjukkan suka cita dan harapan bersama masyarakat Sasak. Gandrung sekaligus juga merupakan ekspresi simbolis masyarakat Sasak di Lombok (R. Diyah Larasati, 1996:16).
TARIAN TRADISIONAL SUKU LOMBOK

Ekspresi simbolis lewat Gandrung bagi masyarakat Sasak diwujudkan melalui dunia makna yang secara signifikan berada dalam sistem ideasional yang juga terefleksikan dalam interaksi sosial. Ditambah lagi adanya artefak yang melegitimasi keberadaan pertunjukan itu di tengah-tengah para penikmatnya (R. Diyah Larasati, 1996:17). Menurut R. Diyah Larasati, sistem ideasional yang dimaksud adalah konteks berfikir serta gagasan-gagasan para pelaku pertunjukan Gandrung. Dalam perspektif ini, Gandrung dipakai sebagai media untuk melepaskan harapan dan suka cita. Alam yang terefleksi melalui harapan akan melimpahnya panen padi, berusaha untuk dapat dikuasai dengan sebuah keharmonisasian melalui ungkapan suka cita dalam seni pertunjukan ini. Dalam pemikiran ini, alam dan manusia sebagai elemen kebudayaan mampu membentuk suatu harmoni (R. Diyah Larasati, 1996:17).Dilihat dari asal-usul, Tari Gandrung yang terdapat di Lombok kemungkinan bukan berasal dari kebudayaan asli Lombok (masyarakat Sasak). Hal ini bisa dilihat dari adanya Tari Gandrung yang juga terdapat di beberapa daerah lainnya, misalnya saja di Banyuwangi dan Bali. Beberapa budayawan atau peneliti akhirnya mencoba menelusuri dan menafsirkan asal-usul Tari Gandrung sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang cukup sakral bagi masyarakat Sasak di Lombok.

Tari Jangger

Jangger adalah sebuah tarian di Lombok di kalangan Suku Sasak.. Tari ini telah berkembang sejak lama. Menurut seorang sejarawan , gandrung atau Jangger telah ada sejak zaman Erlangga di Jawa Timur. Pola tarinya, kala itu tampak luar biasa karena tidak mengikuti pola gerak serta iringan gending yang sesuai dengan patokan yang lazim. Pada awalnya tarian ini dilakukan oleh prajurit untuk bergembira dalam suasana kerakyatan keluar dari protokoler kraton. Pada mulanya, konon tari ini lahir pada suatu keadaan dimana tersedia perangkat gamelan untuk menghibur para prajurit keraton yang baru selesai atau pulang dari medan perang. Para prajurit melihat kesempatan untuk bergembira dan bersuka ria. Seorang wanita cantik maju untuk menari dan mengajak para prajurit yang dikehendakinya untuk menari. Tarian pun berlanjut dengan pergantian prajurit menari tapi harus yang telah dipilih oleh penari utama. Tradisi ini terus terpelihara hingga sekarang , yang kemudian dikenal dengan Tari Gandrung atau Tari Jangger. Tari gandrung dilakukan pada sebuah arena yang dikelilingi penonton, diantaranya sekaligus sebagai calon penari ( bahasa Sasak “Pengibing”, “Ngibing” berarti menari).

Pada pokoknya tari gandrung terdiri dari :

Bapangan : Pada bagian ini, penari gandrung digambarkan sedang memperkenalkan diri kepada calon penari dan penonton, dengan mengitari arena sampai selesainya gending.
Gandrangan : Pada bagian yang kedua ini penari dengan gerak yang lebih lincah mengitari arena dengan kipas di tangan, bagaikan burung elang yang mengincar mangsa. Gandrung menari sambil sesekali melirik kearah penonton terutama yang berada di bagian depan. Pada suatu saat, gandrung akan menyentuhkan atau melemparkan kipasnya kepada seorang atau lebih pengibing yang diinginkannya, ini di sebut nenepek. Yang kena tepekan ( sentuhan kipas ) ini segera maju ke arena untuk menjadi pasangan ngibing (menari).
Parianom : Bagian ketiga ini merupakan perpanjangan dari bagian kedua. Yang membedakan adalah gandrangan di iringi oleh seluruh instrument orkestra gandrung,tapi parianom hanya di iringi oleh redep dan suling, di bantu suara gendang, petuk, rincik dan gong.

sudi sma boddhisattva

Selasa, 31 Oktober 2017