doronga perekonomian daerah

Dorong Perekonomian Daerah

Bukan perkara mudah, mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional baik kawasan timur maupun barat demikian pula pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Dengan pertumbuhan emonomi yang terus meningkat, pemerataan pembangunan ini semakin menjadi perhatian penting pemerintah.

Saat negara-negara barat stagnan bahkan pertumbuhannya minus, pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru bisa stabil di angka 6 persen atau hampir 1 triliun dollar AS. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia dan masuk menjadi 3 besar dunia.

Hal itulah yang menjadi perhatian besar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Yogyakarta dari Selasa (2/10) sampai Kamis (4/10).

Dengan mengusung tema Membangun Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional, Rapimnas Kadin mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan peran pengusaha daerah dalam proyek-proyek infratruktur dan perumahan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"MP3EI satu-satunya pendorong kuat untuk pemerataan pembangunan di daerah, nah ini bersama Kadin kita upayakan bagaimana peran pengusaha daerah dalam proyek MP3EI," demikian kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, kepada Koran Jakarta, seusai diskusi Kadin di Yogyakarta, baru-baru ini.

MS Hidayat mengatakan dari keseluruhan 1.440 triliun rupiah rencana proyek-proyek yang terangkum dalam MP3EI, sebesar 30 persennya( 450 triliun rupiah) akan dikerjakan melalui mekanisme Public Privat Partnership (PPP). Menperin berharap pengusaha daerah bisa menjadi sub kontraktor dari proyek-proyek tersebut.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengakui negosiasi proyek yang ditawarkan dalam mekanisme PPP saat ini berlangsung sangat lambat. Hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia yang mendapat peringkat bagus, dikelola dengan terlalu hati-hati, sehingga pendanaan proyek sulit untuk dicarikan jalan keluar.

Namun, pemerintah berjanji, akan mendorong perbankan Indonesia untuk mempermudah pencairan pendanaan proyek infrastruktur. "Kita akan percepat PPP, bank akan saya dorong untuk berani ambil resiko," katanya.

Sementara itu, di hadapan wartawan dalam jumpa pers seusai penutupan Rapimnas Kadin, Ketua Kadin Suryo B Sulisto mengatakan, selain problem pendanaan, birokrasi dan pengadaan tanah menjadi problem utama untuk mewujudkan Program pembangunan pemerintah.

Suryo berharap pemerintah daerah memodernisasi manajerial birokrasinya sehingga mampu menyambut proyek MP3EI dengan cepat. Selain itu, Pemda juga diminta untuk pro aktif menyelesaikan problem lahan.

Bank Infrastruktur
Ketua Departemen IT, Telekomonikasi dan Teknologi, Kadin, Didie W. Soewondho mengatakan, Kadin saat ini sedang mendorong pemerintah untuk membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur seperti yang dilakukan di China ataupun di negara-negara Amerika Selatan.

Seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang sekarang diberi wewenang untuk melakukan pembiayaan modern Bank Infrastruktur, menurut Didie, tak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

"Kita sudah sampaikan ke menkeu dan beliau menerima masukan kita. Maka Menkeu dalam waktu dekat akan mengundang kita bersama BI dalam Focus Group Discussion untuk membahas lebih detil mengenai hal itu," kata Didie.

Sebelumnya, beberapa pihak juga menyebut pemerintah pusat perlu membenahi belanja transfer daerah yang selama ini lebih didominasi belanja pegawai. Agar lebih efektif, transfer dana harus diatur secara jelas, terutama porsi antara belanja pegawai dan anggaran untuk menopang pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai informasi, transfer ke daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, alokasi anggaran transfer ke daerah yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otsus serta penyesuaian mencapai 253,3 triliun rupiah (6,4 persen dari PDB).

Pada tahun 2012, jumlahnya menjadi 478,8 triliun rupiah (5,6 persen dari PDB). Alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2012 tersebut 16,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran transfer ke daerah pada tahun 2011 yang 411,3 triliun rupiah.

Pagu anggaran transfer daerah di tahun 2013 mengalami peningkatan 40 triliun rupiah menjadi 518 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.

"Dulu pernah diwacanakan, tapi tidak berlanjut dalam bentuk peraturan. Oleh sebab itu harus segera dibenahi," ujar pengamat ekonomi Latif Adam.
sumber : Koran Jakarta